ippkh 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) mengungkapkan bahwa di Kalimantan Selatan hingga tahun 2020 terdapat 93 unit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) aktif dengan luas kurang lebih 56.243 Ha atau 5,92% dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Luas kawasan hutan di Kalimantan Selatan kurang lebih 1.664.000 Ha. Dimana seluas kurang lebih 950.800 Ha merupakan kawasan hutan lindung dan produksi. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan guna mendukung pembangunan, dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dari total luasan tersebut, terdiri dari IPPKH non tambang sebanyak 6 unit dengan luas kurang lebih 1.165 Ha. IPPKH non tambang tersebut meliputi pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi. Sedangkan, IPPKH pertambangan di Kalimantan Selatan meliputi batubara, bijih besi dan galian C sebanyak 87 unit seluas kurang lebih 55.078 Ha atau 5,79% dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Bagi siap...

Kelompok pecinta lingkungan, PPLH Mangkubumi, Jumat, setelah mereka mengolah data cakupan lahan hutan serta sampel penyusutam luas hutan per wilayah, lalu menganalisisnya dengan pendekatan metodologi riset. Menemukan bahwa kerusakan akibat deforestasi dan degradasi hutan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur selama dua dekade terakhir diyakini mencapai 20 ribu hektare lebih. "Berdasarkan data yang kami olah dan analisis setidaknya seluas 20 ribu hektare mengalami deforestasi dan degradasi," kata Juru Kampanye Hutan PPLH Mangkubumi Munif Rodaim. Dengan luas cakupan hutan di seluruh wilayah Tulungagung yang mencapai 39.071,2 hektare itu, artinya deforestasi dan degradasi mencapai 50 persen lebih. "Atas dasar fakta itu kami menyerukan kepada bupati selaku penanggung jawab daerah agar melakukan koordinasi lintas sektor untuk membahas agenda strategis dalam upaya bersama mengurangi risiko bencana. Terutama yang disebabkan faktor alam dan lingkungan dengan melibatkan p...

Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa menyerahkan amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Jakarta terkait gugatan pengelolaan hutan Jawa, Selasa (11/10). Koordinator KPH Jawa Edi Suprapto mengatakan amicus curiae itu diajukan untuk memberikan masukan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menolak gugatan Aliansi Selamatkan Hutan Jawa dan serikat pekerja Perhutani. Sebagai informasi, Aliansi Selamatkan Hutan Jawa telah melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta soal Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 287 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Pulau Jawa. SK itu mengatur pengambilalihan kelola hutan 1,1 juta ha dari Perhutani. "Hari ini 11 Oktober 2022, KPH Jawa menyerahkan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan kepada PTUN Jakarta," kata Edi dalam keterangan tertulisnya. Edi menyebut KPH Jawa sebagai koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 88 Kelompok Tani Hutan pemegang izin Perhutanan Sosial dan organisasi masyarakat sip...

Pemprov Kalbar saat ini sangat perhatian terhadap pembangunan dari tingkat tapak dengan mendorong peningkatan indeks desa membangun (IDM). Yang termasuk indikator di dalamnya adalah Indeks Ketahanan Lingkungan. “Saya meminta kepada Kepala DLHK Kalbar dalam konteks pengelolaan hutan lestari agar keberadaan KPH harus dapat menjamin keberhasilan kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi.  Serta yang tak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan adalah perlunya kajian yang tepat dengan melibatkan seluruh sektor antara lain akademisi, NGO, tokoh masyarakat dan lain-lain, sehingga dapat terbit kebijakan teknis yang tepat dan aplikatif,” paparnya. Ia mengakui bahwa tantangan ke depan dalam pengelolaan hutan tentu tidak mudah. Untuk itu perlu objektivitas dan kejernihan dalam melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah. “Itu merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya hutan menyeluruh dan berkesinambungan,” tutupnya.  BACA ...