Luas IPPKH Pertambangan di Kalimantan Selatan 55.078 Hektare

Luas IPPKH Pertambangan di Kalimantan Selatan 55.078 Hektare


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa di Kalimantan Selatan hingga tahun 2020 terdapat 93 unit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) aktif dengan luas kurang lebih 56.243 Ha atau 5,92% dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Luas kawasan hutan di Kalimantan Selatan kurang lebih 1.664.000 Ha. Dimana seluas kurang lebih 950.800 Ha merupakan kawasan hutan lindung dan produksi. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan guna mendukung pembangunan, dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Dari total luasan tersebut, terdiri dari IPPKH non tambang sebanyak 6 unit dengan luas kurang lebih 1.165 Ha. IPPKH non tambang tersebut meliputi pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi.

Sedangkan, IPPKH pertambangan di Kalimantan Selatan meliputi batubara, bijih besi dan galian C sebanyak 87 unit seluas kurang lebih 55.078 Ha atau 5,79% dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Bagi siapapun yang ingin mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan wajib mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan dokumen lingkungan, serta yang paling penting adalah mempunyai izin sektor yang masih berlaku.

Dalam hal ini, izin sektor tambang (IUP/ PKP2B/KK) merupakan kewenangan Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh KLHK.

BACA JUGA : 20 Ribu Hektare Hutan Tulungagung capai 20 ribu Terjadi Deforestasi dan Degradasi

Penerbitan Perpanjangan IPPKH, maka wajib dilengkapi dengan izin sektor yang masih berlaku, Dokumen Lingkungan, citra satelit dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan BPKH, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS dan BPHP. Dokumen-dokumen ini menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan Menteri dalam memberikan atau menolak permohonan perpanjangan IPPKH. 

Dari 87 unit IPPKH Pertambangan eksisting di Kalimantan Selatan, ada 55 unit IPPKH dengan luas kurang lebih 43.744 Ha, terbit sebelum 20 Oktober 2014 (30 unit IPPKH seluas 19.209 Ha telah dilakukan perpanjangan atau revisi IPPKH).

Sementara itu, IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan luas kurang lebih 11.334 Ha.

Berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 55.078 Ha yang terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah seluas kurang lebih 30.841 Ha.

Luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan bukaan tambang di luar kawasan hutan (APL) seluas kurang lebih 53.456 Ha.

sumber : agrozine

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hijaukan Lahan Hutan di Ngawi, Perhutani Bekerja Sama dengan IIK Perhutani Cabang Ngawi

Image
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi bersama Ikatan Istri Karyawan (IIK) Perhutani Cabang Ngawi dan stakeholders terkait melakukan penanaman bersama, tidak kurang dari 2816 plances bibit jenis jati ditanam di Petak 54N-1, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Banyubiru, wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Walikukun, Ngawi, Rabu (21/12). Administratur Perhutani Ngawi Tulus Budyadi mengatakan, bahwa kegiatan penanaman ini dilaksanakan dalam rangka mensukseskan Gerakan Perempuan Menanam Pohon.  Di mana kita menanam, disitu kita sedekah bumi. Kalau kita menanam di Bumi Pertiwi ini, harapannya untuk menghasilkan oksigen bagi kehidupan, katanya. BACA JUGA : Burung dan Kelelawar Bisa Jadi Perawat Hutan yang Handal “Perhutani juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, kata Tulus, untuk turut membudidayakan tanaman pangan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.  Perhutani berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” terang ...
Read more

20 Ribu Hektare Hutan Tulungagung capai 20 ribu Terjadi Deforestasi dan Degradasi

Image
Kelompok pecinta lingkungan, PPLH Mangkubumi, Jumat, setelah mereka mengolah data cakupan lahan hutan serta sampel penyusutam luas hutan per wilayah, lalu menganalisisnya dengan pendekatan metodologi riset. Menemukan bahwa kerusakan akibat deforestasi dan degradasi hutan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur selama dua dekade terakhir diyakini mencapai 20 ribu hektare lebih. "Berdasarkan data yang kami olah dan analisis setidaknya seluas 20 ribu hektare mengalami deforestasi dan degradasi," kata Juru Kampanye Hutan PPLH Mangkubumi Munif Rodaim. Dengan luas cakupan hutan di seluruh wilayah Tulungagung yang mencapai 39.071,2 hektare itu, artinya deforestasi dan degradasi mencapai 50 persen lebih. "Atas dasar fakta itu kami menyerukan kepada bupati selaku penanggung jawab daerah agar melakukan koordinasi lintas sektor untuk membahas agenda strategis dalam upaya bersama mengurangi risiko bencana. Terutama yang disebabkan faktor alam dan lingkungan dengan melibatkan p...
Read more

Aliran Sungai Sebagai Pusat Peradaban

Image
Sungai sangat penting dalam perjalanan perabadan manusia. Namun, sungai saat ini belum dimasukan sebagai bagian integral dari konsep maritim Indonesia. Padahal, akses masyarakat terhadap sungai itu sangat besar, bahkan di beberapa daerah, masyarakatnya menyebut sungai sebagai laut dan laut bagi mereka adalah sungai. Koordinator Staf Khusus Presiden RI AAGN Ari Dwipayana menjelaskan, bahwa sungai atau tukad menjadi pusat peradaban para leluhur Bali sejak dulu.  Tidak hanya di Bali, kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di dunia membangun pusat kebudayaan di sepanjang sungai. Dengan demikian, menjaga dan merawat sungai hari ini adalah bagian dari menjaga kehidupan manusia yang sekaligus membangun pusat peradaban masyarakat.   Baca juga: Walhi : 60 persen hutan Jambi sudah dirambah atau rusak “ Daerah aliran sungai , menjadi daerah pusat pemerintahan, pusat spiritual dan juga permukiman dari Hulu ke Hilir. Wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai ini umumnya subur ...
Read more